Fikser menjabat definitif hingga Plt Kadis Kominfo Kota Surabaya sejak Tahun 2019 mulai era Walikota Surabaya Tri Rismaharini hingga Walikota Surabaya Eri Cahyadi saat ini.
Sebuah jabatan bila dijabat terlalu lama melahirkan seorang tirani, yang suka menang sendiri, benar sendiri atau istilah jawanya “ora njawani”.
Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya belum mendefinitifkan jabatan Kadis Kominfo atau masih di-Plt. Selama Walikota Eri Cahyadi menjabat selalu saja nama M. Fikser tetap berada di Diskominfo, celaka jabatan dirangkap dengan jabatan lain.
Cak Kusnan, Arek Suroboyo yang juga aktivis senior mengatakan, jabatan Kadis Kominfo Surabaya yang terlalu lama dijabat M. Fikser baik sebagai definitif maupun plt, menimbulkan tanda tanya ?
"Entah tidak ada yang kapabel dalam bidang Komunikasi, atau memang tidak ada yang melirik jabatan tersebut waktu Eri Cahyadi menawarkan lelang jabatan ke seluruh bawahannya," kata Cak Kusnan kepada awak media, kamis (25/9/2025).
Menurutnya, Pemkot Surabaya lewat sosok M. Fikser, seperti menghidupkan kembali dinas penerangan yang telah dibubarkan di era Presiden Gus Dur (Abdulrahman Wahid).
"Dinas Komunikasi dan Informasi, itu tak ubahnya dinas penerangan di jaman orba (Orde Baru), hanya pindah nama CV atau PT saja, tanpa merubah AD/ART atau Kinerja Plus Dunia Internet, kalau hanya tetap sebagai corong berita dari Pemerintah. Banyak dilupakan para petinggi bahwa, di Infokom itu fungsi dari Komunikasi itu sendiri," kritiknya.
"Kadis Kominfo bukan hanya sebagai corong, disitu ada motivasi, ada untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan yang utama adalah alat untuk memecahkan masalah serta membangun kesepahaman," tambah Cak Kusnan.
Dalam pandangan Kusnan yang juga seniman ini menilai bahwa, mereka( Diskominfo) pikir dunia Komunikasi itu ringan. Aksi berdarah di bulan Agustus 2025 lalu, baik di Jakarta, Kota Surabaya, maupun di daerah- daerah bukan hanya masalah kinerja pejabat, namun timbul karena para petinggi dan Wakil rakyat kita, tak becus dalam berkomunikasi, serta tidak pahal cara membalas Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa.
"Pola pikir mereka masih seperti jaman orba, padahal tiap hari mereka berhubungan dengan Satelit yang mereka hadapi Gen Z. Tapi pola pikir para pejabat kita masih Mesin ketik. Bukan saja Aksi Masa atau Demonstrasi, perang atau tidak perang bisa terjadi karena Komunikasi," kata Kusnan.
Aktivis senior ini mengharap pemerintah Kota Surabaya, khususnya Walikota Surabaya Eri Cahyadi, untuk segera mencari Kepala Dinas Kominfo yang betul-betul mumpuni dalam hal Informasi dan Komunikasi, apalagi di dunia serba digital, semua punya medsos semua punya HP.
"Surabaya butuh Kepala Dinas “sing iso njawani” (yang dapat njawani- memiliki sifat, karakter dan budaya, humanis). Masak diantara 13.000 PNS di Pemkot Surabaya gak ada yang mampu," tegas Cak Kusnan.
(Ysk)
dibaca
Posting Komentar
0Komentar