Berdasarkan fakta di lapangan, pemasangan box culvert atau gorong-gorong terlihat tidak presisi, menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata dan bergelombang. Selain masalah teknis pada badan jalan, pelaksana proyek juga kedapatan membiarkan lubang bekas galian terbuka tanpa adanya pembatas atau rambu peringatan yang memadai.
"Masak ia kayak gini, naik turun, bahkan di depan klinik tempat orang sakit, dikerjakan begini,(tidak rata) maksudnya apa.?" Ujar Muhammad salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut.
"Bahkan kemarin ada pekarangan warga yang hancur tapi tak ada kejelasan sampai sekarang" imbuhnya.
Kondisi ini sangat dikeluhkan warga, terutama di titik-titik vital seperti area pertokoan dan akses fasilitas kesehatan. Salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya akan risiko kecelakaan fatal, mengingat kedalaman lubang di sisi jalan yang cukup membahayakan pengendara maupun pejalan kaki.
Sorotan tajam juga datang dari tokoh masyarakat dan aktivis LSM yang menengarai adanya kelemahan pengawasan dari instansi terkait. Mereka menyayangkan sikap pelaksana proyek yang terkesan abai terhadap masukan masyarakat. Bahkan, warga sempat melakukan pemantauan langsung di lokasi guna memastikan pengerjaan tidak semakin menyimpang dari standar.
Sakib ketua Gerakan Humanisme menjelaskan bahwa dari berbagai pernyataan warga dan hasil peninjauan lokasi, bahwa tidak aspek yang dapat membenarkan hasil pengerjaan itu.
"Ya tentunya mau di lihat dari sudut pandang manapun itu tetap tidak bisa dibenarkan melihat kejadian di lapangan" Jelas Sakib
Dampak dari buruknya pengerjaan ini bahkan mulai menghambat layanan publik. Salah satu klinik di wilayah tersebut melaporkan kesulitan akses bagi armada ambulans akibat galian yang belum tuntas, yang dikhawatirkan dapat mengganggu penanganan medis darurat.
Muhammad menuturkan bahwa dia sudah berusaha menyampaikan kepada petugas yang bertugas terkait pengerjaan proyek yang di duga tidak sesuai SOP.
"Sudah saya tegur dan kasih saran kepada pihak yang bertanggung jawab tapi tidak di gubris" tuturnya.
"Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak PUPR tapi masih belum ada tanggapan" imbuhnya.
Kini, masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menuntut pihak kontraktor segera memperbaiki kerusakan tersebut sebelum memakan korban jiwa. (Redlim)
dibaca
Posting Komentar
0Komentar